JAKARTA – ZONABEKASI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perluasan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029.
Program yang mendapat dukungan Bank Dunia tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat administrasi pertanahan, mengintegrasikan tata ruang, sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Target ambisius tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam kegiatan Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu Agung.
Menurutnya, keberhasilan program ILASPP tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem administrasi dan penguatan koordinasi antarlembaga.
Dalam pelaksanaannya, ATR/BPN melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah juga memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah tersebut dinilai penting agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Dalu Agung menegaskan, komitmen pemerintah dan efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam memastikan proyek tersebut berjalan sesuai sasaran.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tegasnya.
Melalui program ILASPP, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar mengejar target administratif, proyek ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah, meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, serta mendorong penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi sebagai fondasi pembangunan nasional.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.
Pertemuan juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
