Cikarang Utara – zonabekasi.id – Ratusan warga Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi unjuk rasa di depan SMAN 3 Cikarang Utara, Kamis pagi (19/6/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) melalui jalur domisili, yang dinilai tidak adil dan tidak transparan.
Massa yang didominasi para orang tua calon peserta SPMB membawa spanduk dan pengeras suara, menuntut klarifikasi dari pihak sekolah. Mereka menilai sistem seleksi berbasis zonasi domisili justru merugikan warga yang tinggal di sekitar sekolah.
Anak 100 Meter Ditolak, yang 450 Meter Lolos
Heri Purnomo, salah satu koordinator aksi, mengatakan sebanyak 128 calon mahasiswa dari warga setempat tidak diterima melalui jalur domisili, padahal tinggal sangat dekat dengan sekolah.
“Anak-anak kami ada yang rumahnya hanya 100 meter dari gerbang sekolah, tapi ditolak. Justru yang rumahnya 400 sampai 450 meter malah diterima. Ini tidak masuk akal,” ujar Heri.
Menurutnya, sistem SPMB yang digunakan seharusnya memprioritaskan warga terdekat. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya, dan menimbulkan kecurigaan bahwa sistem tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Dugaan Praktik Curang dan Formalitas Administrasi
Lena, salah satu ibu yang anaknya gagal diterima melalui jalur domisili, mencurigai adanya permainan dalam proses seleksi. Ia menyebut, beberapa siswa yang diterima justru berasal dari luar Desa Waluya.
“Kalau memang domisili jadi acuan, kenapa anak-anak dari luar desa malah masuk? Padahal anak saya jelas-jelas lebih dekat. Ini sepertinya cuma formalitas, datanya bisa dimanipulasi,” ungkap Lena.
Warga mendesak agar sistem seleksi dibuka secara transparan dan melibatkan warga dalam proses verifikasi domisili. Mereka juga meminta adanya audit independen terhadap hasil seleksi.
Kericuhan Pecah Saat Humas Sekolah Menjawab Orasi
Ketegangan sempat meningkat saat seorang humas sekolah mencoba memberikan penjelasan. Namun warga menganggap penjelasan tersebut normatif dan tidak menyentuh inti persoalan. Beberapa warga naik ke panggung dan meminta humas turun.
“Kami tidak mau dengar teori. Yang kami tanya: kenapa anak kami tidak diterima padahal paling dekat? Jawab itu saja!” teriak seorang warga.
Situasi berhasil dikendalikan oleh aparat keamanan dan tokoh masyarakat yang turun menenangkan massa.
Belum Ada Kesepakatan, Warga Ancam Lanjutkan Aksi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan antara warga dan pihak SMAN 3 Cikarang Utara. Warga menyatakan akan terus menggelar aksi damai sampai ada jawaban resmi dan adil dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.
“Kami tidak ingin ribut. Tapi kalau begini terus, kami akan datang setiap hari. Sampai ada kejelasan,” tegas Heri.
Desakan ke Dinas Pendidikan dan Ombudsman
Tokoh masyarakat setempat bahkan mengusulkan agar kasus ini dilaporkan ke Ombudsman RI serta DPRD Kabupaten Bekasi. Mereka khawatir bila tidak ada tindakan, praktik serupa akan terus berulang setiap tahun ajaran.
“Jangan sampai sistem SPMB ini jadi ladang manipulasi. Kami harap dinas atau bahkan Kementerian turun tangan,” ujar tokoh masyarakat RW setempat.
Zonabekasi.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyuarakan aspirasi warga yang memperjuangkan hak atas pendidikan yang adil dan transparan.
Penulis: Daeng Karaeng | Editor: Sofyan
Zonabekasi.id – Kamis, 19 Juni 2025
