CIKARANG PUSAT – Langkah berani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut di Kabupaten Bekasi. Pada Senin (22/12/2025), tim penyidik melakukan penggeledahan maraton di ruang kerja Bupati Ade Kuswara Kunang (ADK). Tindakan paksa ini dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara suap ijon proyek senilai Rp14,2 miliar yang telah menjerat sang Bupati dan ayahnya.
Penyidikan Meluas: Siapa Kepala Dinas yang Terlibat?
Meski baru tiga orang yang mengenakan rompi oranye, aroma tersangka baru mulai tercium kencang. Penggeledahan di ruang kerja Bupati diduga kuat menyasar bukti keterlibatan pejabat eselon II. Mengingat modus yang digunakan adalah “ijon proyek infrastruktur”, publik berspekulasi bahwa oknum Kepala Dinas (Kadis) di dinas-dinas teknis yang sebelumnya disegel—seperti Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga—berpotensi besar ikut terseret.
KPK mengonfirmasi bahwa mereka sedang mendalami siapa saja pejabat yang memfasilitasi komunikasi antara tersangka SRJ (pihak swasta) dengan Bupati melalui sang ayah (HMK). “Siapa pun yang membantu atau menerima aliran dana, baik itu Kepala Dinas maupun pejabat lainnya, pasti akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas sumber di internal KPK.
Suara Rakyat: “Jangan Hanya Berhenti di Bupati!”
Penegakan hukum ini mendapat dukungan sekaligus tuntutan keras dari warga Bekasi. Masyarakat berharap KPK tidak tebang pilih dan berani membongkar “akar tunggang” korupsi di birokrasi Bekasi yang dinilai sudah sistemik.
“Kami ingin semua dibersihkan. Bupati tidak mungkin main sendiri tanpa bantuan Kepala Dinas yang menyiapkan paket proyeknya. Jangan sampai hanya Bupati yang ditangkap, tapi bawahannya yang ikut ‘makan’ malah aman,” ujar Agus (42), salah seorang warga yang ditemui di area Pemda Bekasi.
Senada dengan itu, netizen di media sosial juga menuntut transparansi. “KPK tolong telusuri aset para Kadis di Bekasi. Kekayaan mereka banyak yang tidak wajar, mungkin dari situ aliran dana ijon ini bermuara,” tulis akun warganet yang viral.
Pelayanan Publik Tetap Berjalan di Tengah Ketegangan
Meskipun penyidik hilir mudik membawa koper dokumen dari lantai dua, aktivitas pelayanan publik di Pemkab Bekasi dipastikan tetap berjalan normal. Warga masih bisa mengurus administrasi kependudukan dan perizinan tanpa kendala.
“Pelayanan tetap normal, kami menghormati proses hukum yang ada namun kewajiban melayani masyarakat adalah prioritas utama,” ungkap salah satu pejabat struktural Pemkab Bekasi.
Daeng Karaeng, Pembina Umum Jurpala Indonesia, menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Penggeledahan ini adalah pintu masuk. Kami mencurigai ada ‘mafia proyek’ yang melibatkan birokrat senior. Kami menuntut KPK berani menetapkan tersangka baru jika bukti-bukti dokumen di ruang kerja Bupati mengarah pada keterlibatan oknum Kepala Dinas,” pungkasnya.
