JAKARTA – Di penghujung tahun 2025, Kejaksaan Agung melakukan langkah drastis untuk menyelamatkan marwah institusi. Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi merotasi dan mencopot 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025.
Mutasi besar-besaran ini bukan sekadar penyegaran organisasi, melainkan “pembersihan” nyata terhadap oknum-oknum yang diduga mencoreng nama baik Korps Adhyaksa, terutama mereka yang terseret dalam pusaran Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Titik paling panas dalam mutasi ini tertuju pada Kabupaten Bekasi. Jaksa Agung resmi mencopot Eddy Sumarman dari jabatan Kajari Bekasi. Langkah tegas ini diambil menyusul penyegelan rumah dinas Eddy oleh KPK saat OTT yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Meski status hukum Eddy secara resmi belum dirilis oleh KPK, Kejaksaan Agung tidak menunggu lama untuk mengambil tindakan administratif. Posisi strategis di wilayah industri ini kini diserahkan kepada Semeru, mantan Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Utara, yang mengemban tugas berat memulihkan kepercayaan publik di Bekasi.
Selain Bekasi, beberapa wilayah lain menjadi sorotan tajam karena keterlibatan oknum Kajari dalam kasus hukum:
Hulu Sungai Utara: Kajari Albertinus Napitupulu dicopot dan diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Ia digantikan oleh Budi Triono.
Bangka Tengah: Padeli dicopot dari kursi Kajari usai terseret kasus korupsi dana Baznas. Kasusnya kini ditangani Jampidsus Kejaksaan Agung. Posisi ini diisi oleh Abvianto Syaifulloh.
Kabupaten Tangerang: Afrillianna Purba turut digeser ke posisi struktural di Pusat Kesehatan Yustisial setelah anak buahnya (Kasi Pidum) terjerat kasus pemerasan. Jabatan Kajari Tangerang kini diisi oleh Fajar Gurindro.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa mutasi ini adalah bagian dari evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Namun, publik menangkap sinyal yang lebih kuat: Ini adalah aksi bersih-bersih.
Pencopotan para jaksa yang rumahnya disegel atau anak buahnya berulah menunjukkan bahwa Jaksa Agung tidak memberikan ruang bagi mereka yang mencederai integritas.
