Daeng Karaeng Kritik Tajam RSUD Cabangbungin: “Ini Rumah Sakit Rakyat, Bukan Arena Membela Citra!”
CABANGBUNGIN – ZONABEKASI.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin kembali jadi sorotan tajam. Meski telah mengeluarkan klarifikasi resmi terkait lima isu viral, suara publik belum sepenuhnya tenang. Sebaliknya, sejumlah tokoh daerah justru mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit pemerintah tersebut.
Salah satu kritik keras datang dari Daeng Karaeng, tokoh masyarakat sekaligus pengamat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ia menilai klarifikasi RSUD terlalu defensif dan belum menyentuh akar persoalan sesungguhnya yang dirasakan masyarakat.
“Kalau hanya bicara IKM bagus, BOR tinggi, dan ASN berprestasi, itu bukan jawaban konkret atas keluhan warga. RSUD ini bukan tempat cari penghargaan, tapi tempat rakyat menyelamatkan nyawa,” tegas Daeng Karaeng saat ditemui, Senin (7/7/2025).
Daftar Isu yang Masih Membekas di Masyarakat
1. Pemutusan Tenaga Outsourcing: Benar Secara Administratif, Tapi Tidak Humanis
Dalam klarifikasinya, RSUD menyatakan pemutusan kontrak jasa keamanan dan kebersihan dilakukan secara sah dan profesional. Bahkan, pihak rumah sakit menemukan indikasi ketidaksesuaian dokumen seperti KTA dan Sertifikat Gada Pratama yang telah dilaporkan ke pihak berwenang.
Namun Daeng Karaeng menilai, langkah itu minim empati sosial.
“Legal bukan berarti etis. Ratusan orang kehilangan pekerjaan. Tidak ada komunikasi yang membumi kepada para pekerja. Ini masalah kemanusiaan yang diabaikan,” kritiknya.
2. Keluhan Pelayanan Pasien: Kapasitas Minim, Solusi Tidak Maksimal
RSUD membantah tudingan pasien ditelantarkan di IGD. Direktur Utama RSUD, dr. Erni Herdiani, menyebut semua penanganan dilakukan sesuai prioritas medis dan kapasitas yang tersedia.
“Kami hanya punya 50 tempat tidur. BOR kami di atas 100 persen selama tiga bulan terakhir. Kami bahkan menawarkan rujukan ke RS lain,” kata dr. Erni.
Namun Daeng Karaeng menilai penjelasan tersebut tidak cukup.
“Kalau tahu kapasitas terbatas, kenapa tidak ada sistem triase digital, hotline, atau posko pengaduan aktif? Jangan bangga angka penuh, tapi pasien dirawat di lorong,” sindirnya.
3. Dugaan Asusila: Diselesaikan Diam-diam, Publik Tak Tahu
RSUD mengklaim sudah memberhentikan dokter yang terlibat kasus dugaan asusila sejak Mei 2024 dan telah melalui koordinasi etik dan profesi.
“Kami tidak menghalangi proses hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan,” kata dr. Erni.
Namun bagi Daeng Karaeng, transparansi dalam isu sensitif seperti ini harus lebih terbuka.
“Harusnya dari awal diumumkan langkah-langkah etik dan sanksi yang dijalankan. Bukan menunggu viral. Masyarakat berhak tahu rumah sakit ini bersih dari pelanggaran moral,” tegasnya.
4. Insiden Bendera Merah Putih Jatuh: Simbolisme yang Luka
Pihak RSUD menyatakan insiden bendera jatuh terjadi saat proses penjemuran dan bukan disengaja. “Tidak ada unsur pelecehan simbol negara,” ujar dr. Erni.
Namun Daeng menilai, kejadian ini tak bisa dianggap sepele.
“Ini simbol negara. Bukan hanya kain. Jika tidak dihormati di fasilitas publik, lalu bagaimana rakyat bisa percaya bahwa rumah sakit ini punya integritas?” katanya.
5. Isu Tuntutan Pencopotan Direktur: Bukan Soal Pribadi, Tapi Sistem
Dr. Erni menyebut desakan pencopotan dirinya perlu dikaji motifnya dan menegaskan bahwa tuntutan yang tidak berdasar bisa masuk kategori pencemaran nama baik.
Namun Daeng menilai ini bukan isu personal.
“Kami tidak menyerang individu. Tapi sistem pelayanan dan komunikasi publik yang tidak memadai. Jangan defensif. Terima kritik sebagai vitamin demokrasi,” ujarnya.
Apresiasi Disampaikan, Tapi Evaluasi Harus Jalan
Meski keras mengkritik, Daeng Karaeng tidak menafikan capaian RSUD, seperti inovasi “Rusa Berlian”, Juara 1 Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2024, hingga indeks kepuasan masyarakat yang tinggi.
Namun ia menegaskan, prestasi administratif tidak bisa jadi tameng untuk menutup-nutupi fakta lapangan.
“Rumah sakit harus jadi pelayan rakyat, bukan pelindung citra. Jangan terjebak glorifikasi. Fokuslah membangun sistem yang responsif dan transparan,” tegasnya.
Ajakan Aksi dan Kolaborasi: Libatkan Masyarakat!
Sebagai penutup, Daeng mengusulkan dibentuknya forum pengawasan layanan publik yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, dan pasien.
“Buka ruang partisipasi publik. Undang warga duduk bersama, beri kanal aduan terbuka, dan laporkan perkembangan setiap minggu. Kami siap bantu. Ini bukan soal oposisi, ini soal solusi,” tutupnya.
Boyolali – zonabekasi.id Peristiwa memilukan terjadi di Dusun Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Empat anak ditemukan dalam kondisi memprihatinkan—kelaparan, kurus,…
